Usulan Ketum Titi, Kelulusan PPPK dari Honorer K2 Berdasar Rangking dan Daftar Tunggu

Dilansir dari laman Jpnn.com pada tanggal 30 Mei 2019. Pemerintah diharapkan memberikan kemudahan bagi honorer K2 dalam seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap II tahun ini.

Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, jangan sampai honorer K2 tidak terakomodir dalam rekrutmen PPPK tahap II.

"Tahun ini rekrutmen PPPK tahap II masih fokus untuk honorer K2. Agar kuota yang disiapkan terisi semua, harus ada mekanisme khusus," kata Titi kepada JPNN, Senin (27/5).

Mekanisme khusus seperti sisten kelulusan berdasarkan perangkingan. Ini agar honorer K2 yang tidak lulus passing grade bisa masuk.

Hal lainnya adalah pemerintah tidak hanya merekrut tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh. Tenaga teknis lainnya juga diakomodir.

"Kami pada dasarnya setuju saja dengan kebijakan pemerintah membuka rekrutmen PPPK tahap II. Asal ada mekanisme khusus berupa perangkingan. Misalnya kuota 75 ribu, yang daftar 100 ribu. Nah sisa 25 ribu masuk dalam daftar tunggu untuk diangkat tahap berikutnya," bebernya.

Tanpa sistem perangkingan dan waiting list, honorer K2 semakin sulit untuk masuk PPPK karena ada mekanisme sistem merit.